Pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan program ini berjalan efektif. Sistem absensi berbasis QR Code akan mencatat jumlah siswa yang hadir setiap hari. Informasi ini digunakan untuk menyesuaikan jumlah makanan yang dikirim ke sekolah.
“Setiap anak yang mengambil makanan akan di-scan. Data ini akan dikoneksikan dengan sistem nasional untuk memastikan transparansi,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Tantangan di Lapangan
Meski terbuka untuk sekolah swasta, sejumlah pengamat menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti:
Infrastruktur Belum Siap: Banyak sekolah swasta di wilayah terpencil belum memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan program.
Data Siswa Belum Terintegrasi: Beberapa sekolah swasta belum mendaftarkan data siswa ke dalam sistem program MBG.
Ketidaksiapan Fasilitas Logistik: Distribusi makanan membutuhkan koordinasi yang matang antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan penyedia makanan.
Komitmen Pemerintah
Pemerintah menargetkan program ini akan mencakup 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Dengan pendekatan bertahap, pemerintah berharap seluruh sekolah, termasuk swasta, dapat merasakan manfaat dari program ini.
Bagi sekolah swasta yang ingin berpartisipasi, pemerintah membuka peluang untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional. Sekolah hanya perlu memastikan data siswa terintegrasi dalam sistem program.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
