JAKARTA, iNews.id - Setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilantik, mereka kemudian langsung memaparkan rencana kerjanya.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, misalnya, menyatakan bakal menggarap tiga masalah krusial. Yang pertama sertifikat tanah.
Hadi mengatakan hingga saat ini sertifikasi tanah milik rakyat sudah mencapai 81 juta. Sedangkan masih tersisa 45 juta sertifikat lagi guna mencapai target yang telah ditentukan.
"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat,”kata Hadi.
Yang kedua adalah sengketa lahan. Ia berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
"Bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga over laping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat,”katanya.
Ketiga adalah tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga akan dirampungkan oleh Hadi. Guna mempermudah penyelesaian masalah tersebut, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
"Terkait tanah IKN itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi, nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut,”ujarnya.
Mendag Zulkifli Hasan mengaku punya formula atasi masalah minyak goreng. Foto: Advenia E. (Foto: Istimewa)
Sementara Mendag Zulkifli Hasan rmengatakan sejumlah tugas yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, salah satunya mengatasi masalah minyak goreng.
"Saya dapat penugasan baru dari Pak Presiden, 'tolong Pak Zul dengan background Pak Zul yang suka turun ke bawah, mengerti mikro, mengerti ritel soal pangan juga mengerti, tolong bereskan'. Saya dapat kepercayaan besar mampu melaksanannya. Maka fokus saya nanti itu pangan karena ketersediaan pangan di dalam negeri itu penting, lalu juga perdagangan,”paparnya.
Zulhas ini pun berkomitmen minyak goreng curah Rp14.000 per liter bisa tepat sasaran. "Sebulan yang lalu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha minyak sawit, ada skala prioritas. Perintah Presiden, Rp14.000 per liter minyak curah harus sampai di tempat, diterima masyarakat dan ada barangnya. Nah itu yang belum tuntas. Akan saya bantu bereskan,”jelasnya.
Editor : Elde Joyosemito
Artikel Terkait
