JAKARTA, iNewsCilacap.id - Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan Tol Kartasura-Klaten ditargetkan rampung pada Desember 2023. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut, pembangunan tol ini merupakan proyek super prioritas untuk meningkatkan konektivitas kawasan segitiga emas Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar).
Diharapkan, jalan tol ini dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal ini mengingat Pulau Jawa merupakan pulau dengan kontribusi PDB terbesar di Indonesia.
"Tol ini sangat ditunggu masyarakat karena lebih dari 25.000 kendaraan lewat Solo-Jogja setiap harinya, sehingga sudah crowded, bahkan di periode tertentu sangat macet. Segera kita selesaikan supaya lalu lintasnya lebih lancar lagi," ujar Basuki dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa (28/2/2023).
Adapun, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km terdiri dari tiga seksi, yakni seksi 1 paket 1.1 ruas Kartasura-Klaten 22,3 km, seksi 1 paket 1.2 ruas Klaten-Purwomartani 20,08 km, seksi 2 paket 2.1 ruas Purwomartani-Monjali 9,43 km, seksi 2 paket 2.2 ruas Monjali-Gamping 14 km, seksi 3 paket 3.1 ruas Gamping-Wates 17,45 km, dan seksi 3 paket 3.2 ruas Wates-Purworejo 13,32 km. Saat ini, tengah dilakukan pembebasan lahan dan pekerjaan konstruksi pada seksi 1.
"Pembebasan lahan sampai Klaten sudah 94,06 persen, akan diselesaikan pada akhir triwulan pertama 2023. Kalau tanahnya selesai, maka progres fisiknya InsyaAllah Desember 2023 selesai," kata dia.
Basuki menuturkan, seksi 1, tepatnya sekitar 6 km dari interchange Kartasura ke arah Klaten ditargetkan bisa beroperasi fungsional sebagai jalur mudik Lebaran 2023. Hal ini dilakukan untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, total investasi untuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo mencapai Rp27,48 triliun. Untuk pembebasan lahan sebesar Rp5,902 triliun yang bersumber dari APBN.
"Masyarakat yang tanahnya dibebaskan mendapat ganti untung sesuai hasil negosiasi sehingga masyarakat tetap mendapatkan keuntungan, demi proyek nasional yang dampaknya pasti akan lebih besar bagi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut." ujar Sri Mulyani.
Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
