3. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum bagi perempuan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil. Calon kepala daerah harus memiliki komitmen kuat untuk memperkuat regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi.
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi perempuan di Cilacap adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, perempuan sering kali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut akan stigma sosial atau kurangnya dukungan dari penegak hukum.
Rinda Rachmawati menekankan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih baik dan pendidikan yang lebih luas tentang hak-hak perempuan. "Kami ingin melihat program-program yang tidak hanya OMDO (Omong Doang), tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari perempuan di Cilacap," tambahnya.
Menurutnya, pemimpin daerah harus mampu merespons dengan cepat setiap laporan kekerasan terhadap perempuan, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan bermartabat.
Harapan Masyarakat untuk Pemimpin yang Proaktif
Dalam konteks pemilihan kepala daerah, harapan masyarakat terhadap calon pemimpin yang proaktif menangani isu-isu perempuan semakin tinggi. Dukungan masyarakat, terutama dari kalangan perempuan, akan menjadi kunci dalam mendorong perubahan positif di Kabupaten Cilacap.
Pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang tidak hanya bicara soal pemberdayaan perempuan, tetapi benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang mendukung hak-hak dan kesejahteraan perempuan.
Perempuan di Kabupaten Cilacap memiliki harapan besar untuk masa depan yang lebih baik, di mana mereka dapat hidup dengan aman, mendapatkan pendidikan yang layak, serta memiliki akses penuh ke layanan kesehatan dan hukum.
Pemilihan kepala daerah yang akan datang merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan harapan-harapan ini.
Editor : Arbi Anugrah